Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan keringanan tarif bagi Wajib Pajak Badan yang baru memulai usahanya, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan badan usaha dengan peredaran bruto kurang dari Rp. 4.800.000.000. Dasar aturan keringanan tarif tersebut mengacu pada 3 aturan: (1) Tarif PP 23 / 2018, (2) Tarif Pasal 31 E Fasilitas, (3) Tarif Norma Perhitungan. Wajib Pajak Badan yang memenuhi syarat menggunakan ketiga tarif tersebut, diperbolehkan bebas memilih tarif mana yang sesuai dan diterapkan dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tarif perhitungan mana yang lebih efektif dan menguntungkan bagi perusahaan dalam pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari laporan keuangan perusahaan . Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan teknik pengumpulan data secara time series. Metode Analisis data yang digunakan adalah Metode Kuantitatif dan Deskriptif, Terbatas pada data penelitian 3 tahun, maka penggunaan Tarif Final tetap lebih menguntungkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), karena menghasilkan total Pajak Penghasilan (PPh) terutang paling rendah dan menguntungkan, kerugian yang terjadi pada tahun 2021 tidak terlalu berpengaruh. Berbeda jika data penelitian diperluas minimal 5 tahun dan kondisi perusahaan masih terpuruk, maka Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 31 E dianggap lebih menguntungkan dibandingkan Tarif Final. Semakin panjang data historynya, maka semakin akurat mengetahui dampak kerugian yang ditimbulkan.